Para aktivis juga menyoroti ketidakseimbangan dalam penggunaan anggaran pokir, di mana pengadaan TIK lebih diprioritaskan dibandingkan kebutuhan lain, seperti pembangunan ruang kelas baru.
“Seharusnya proyek pembangunan sekolah berjalan seimbang, bukan hanya fokus pada satu sektor. Namun, selama tiga tahun terakhir, anggaran ini tidak dialokasikan sesuai kebutuhan di lapangan,” tutup salah satu aktivis.
Aksi unjuk rasa berlangsung damai dan mendapat perhatian dari masyarakat yang turut mengawasi jalannya demonstrasi. Namun, hingga aksi berakhir, tidak ada perwakilan DPRD Jawa Barat yang hadir untuk menemui para demonstran. Para aktivis berjanji akan terus mengawal kasus ini demi memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
