Disinggung terkait anggaran Satpol PP, Rafael mengungkapkan pemerintah provinsi Jawa Barat menganggarkan untuk program Satpol PP sebesar 2,3 miliar sedangkan untuk penegakan perda nya hanya 200 juta. Padahal dalam penegakan perda ini untuk se Jawa Barat maka membutuhkan biaya lumayan besar. Tetapi pemerintah provinsi hanya menganggarkan 200 juta untuk penegakan perda.
“Satpol PP ini sebagai penegakan perda maka perlu anggaran yang tidak sedikit. Ini untuk se-Jabar bukan se- Kota atau Kabupaten,”paparnya.
Rafael berharap Gubernur Jawa Barat untuk mengevaluasi kembali anggaran pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. Intinya harus tepat sasaran jangan sampai implementasinya tidak sesuai dengan tujuan pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19.
“Disamping itu juga, dengan pemberlakuan PSBB ataupun PPKM banyak masyarakat yang terdampak, hal ini yang perlu diperhatikan dibandingkan dengan pembangunan taman atau alun alun,”pungkasnya.
Lanjut Rafael menyebutkan kami akan berupaya supaya implementasi Perda ini bisa berjalan dengan bijaksana. Jadi artinya tidak semata-mata merugikan masyarakat tetapi justru menguntungkan masyarakat. Kus
