Di akhir masa jabatan Presiden Jokowi, proyek PDNS yang bernilai 2,59 triliun rupiah masih menghadapi masalah dengan anggaran 700 miliar rupiah per tahun untuk 2024. Infrastruktur yang seharusnya dilengkapi dengan tier-4 ternyata tidak memiliki data backup yang memadai.
Advokasi Safenet mencatat beberapa langkah, seperti meminta keterbukaan informasi publik kepada Kominfo sejak 4 Juli 2024, membuka posko aduan, dan menginisiasi petisi agar Menteri Kominfo Budie Arie mundur, yang sudah ditandatangani oleh 29.000 orang. Safenet menilai kelalaian negara dalam menjaga PDNS adalah bukti pelanggaran hak digital dan lemahnya pengamanan siber.
Selain itu, serangan terhadap PDNS juga mengungkap maraknya pelanggaran hak digital, termasuk kriminalisasi ekspresi dan kekerasan berbasis gender online (KBGO). Pada periode April – Juni 2024, terdapat 48 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di ranah digital yang melibatkan warga, pembuat konten, dan jurnalis. Motif kriminalisasi di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok terus meningkat.