Berita

Soal Penanganan Covid-19 di Jabar, LPKP : Rawan Korupsi Jika Tak Diawasi

hasanah.id– Penanganan covid-19 di akan dijalankan dalam 3 hal yakni sektor kesehatan, jaring pengaman sosial dan dampak ekonomi. Tiap tiap daerah memiliki diskresinya masing-masing dalam hal menentukan besaran anggaran yang berasal dari refokusing APBD. Jawa Barat memiliki persentase penyumbang terbesar di seluruh Indonesia untuk penanganan covid-19.

Terkait hal ini Lingkar Pemerhati Kebijakan Publik (LKPP) Jawabarat mengatakan penanganan covid-19 berpotensi korupsi jika tidak diawasi.

“Menurut kami potensi korupsi itu berasal mulai dari proses refokusing, penentuan program hingga alokasinya” ungkap Antonius Doni selaku ketua LKPP.

“Contoh kecil saja kemaren saya dapat informasi bahwa ada warga yang sudah meninggal di Cianjur masuk daftar penerima bantuan. Ini menunjukkan bahwa rawan terjadi penggelembungan data (manipulasi data) oleh perangkat daerah.” Tegas Doni

Lebih jauh Doni mengatakan bahwa masyarakat dan aktivis aktivis sosial perlu senantiasa ikut mengawasi proses penanganan covid-19 ini agar potensi korupsi bisa diperkecil atau ditiadakan sama sekali.

“Kami minta bila perlu KPK ikut memantau proses penanganan cofid-19 ini baik di nasional maupun di Jawa Barat, jangan sampai ada yang mengambil kesempatan dalam keterhimpitan masyarakat hari ini”.

“Seperti yang kita tahu  kebijakan yg diambil oleh seluruh jajaran pemerintah terkait penanganan Covid-19 telah diberikan impunitas berdasarkan Pasal 27 PERPU NO 1/2020, yg mana hal tersebut juga tentunya dapat menjadi celah hukum atau tameng bagi oknum yg ingin mencari keuntungan di tengah keterhimpitan masyarakat, oleh karena itu transparansi dan pengawasan yg kuat wajib dilakukan.” Pungkas Doni

Sebelumnya sempat terjadi perdebatan antara Ridwan kamil dan beberapa pihak di DPRD Jabar, Irfan Surya negara mengatakan perlunya payung hukum yang jelas soal refokusing APBD dalam hal penanganan covid-19.

“Rakopim pergeseran anggaran APBD untuk penanganan covid-19, Belum ada payung hukum, tapi sudah dibelanjakan. Ibarat puasa belum tapi sudah lebaran” ungkap Irfan Suryanegara dalam cuitannya di twitter (18/04/20).

Tags
Back to top button
Close
Close