Jakarta-Hasanah.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan akan segera menindaklanjuti usulan dari 32 kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk pembangunan perumahan berbasis komunitas sebagai salah satu program prioritas.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan salah satu yang terus didorong adalah penyediaan rumah berbasis komunitas. Melalui skema ini, pekerja non formal yang selama ini kesulitan akses KPR ke Bank, kini tetap bisa mendapatkan subsidi rumah. “Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan akan melanjutkannya di provinsi lain dengan komunitas berbeda,” katanya.
“Kementerian PUPR akan melakukan pendataan dan monitoring ke sejumlah lokasi yang diusulkan guna melihat kesiapan lahan serta masyarakat yang menjadi target pembangunan perumahan tersebut. Sudah ada usulan daro 32 kabupaten/ kota di Indonesia untuk 9.000 unit bantuan perumahan berbasis komunitas,” kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid kepada sejumlah wartawan beberapa waktu lalu.
