Dia pun menjabarkan soal sistem rehabilitasi yang dinilai tidak jelas. Bahkan dia mengatakan rehabilitasi jadi sarana bisnis para mantan pejabat penegak hukum yang sudah pensiun, dan punya rumah rehabilitasi. “Dan ini menjadi proyek, uangnya dari mana? Dari APBN bahkan dari sumbangan luar negeri. Kalau begini caranya tidak akan selesai,” tandas Hery.
Dia juga menjelaskan, bahwa langkah BNN dalam penindakan pemberantasan narkoba tidak bisa berjalan sendiri. Menurutnya BNN harus melakukan kerja sama startegis dengan penegak hukum lainnya.
“Contoh apa yang sudah dilakukan BNN dengan PPATK, terkait memprofailing duit-duit narkotika yang begitu besar jumlahnya. Yang sudah dilakukan pencucian tentunya. Ini harus ditelisik secara spesifik. Nah yang ingin kami tahu, apa langkah-langkah BNN?” ujar Hery.
Meskipun demikian, dia mengakui dukungan anggaran untuk BNN masih dinilai tidak cukup. Oleh sebab itu dia menilai pemerintah tidak serius, dia mengusulkan persoalan tersebut dibahas dalam rapat terbatas.
