Babak Baru Kasus Pelecehan KPI, Korban Diminta Damai

Kasus Pelecehan KPI, Korban Diminta Damai

Pelecehan Seksual KPI memasuki babak baru
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)(Instagram/KPI Pusat)

Hasanah.id, Jakarta – Kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh pegawai KPI Pusat memasuki babak baru. Info terbaru, korban pelecehan diminta untuk menandatangani surat perdamaian.

Korban pelecehan kabarnya diarahkan untuk menggunakan jalan damai dan menyatakan kepada publik bahwa tidak ada peristiwa pelecehan dan perundungan seperti dalam rilis yang disampaikan korban. Korban juga dikabarkan bakal mencabut laporan kepolisian, Komnas HAM, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Dia (korban) harus mengatakan pelecehan dan perundungan di KPI tidak ada. Bahwa dia harus mencabut laporan polisi, laporan Komnas HAM, laporan LPSK, dia harus cabut,” kata orang dekat korban kepada wartawan, Kamis (9/9/2021).

Korban juga disebut diminta memulihkan nama terduga pelaku yang pernah disebut dalam rilis korban yang beredar di media sosial. Para terduga pelaku mengancam akan melaporkan korban dengan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) bila tidak mau berdamai.

Pengacara dari pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat yang mengalami pelecehan seksual dan perundungan menyatakan kliennya tidak berencana mencabut laporan dari kepolisian.

Ketua tim kuasa hukum MS, Mehbob, menyebut kliennya mendapat intimidasi untuk meneken surat damai dan tak melanjutkan proses hukum kasus pelecehan seksual yang tengah bergulir. Surat damai berisi poin yang sangat tidak adil. Salah satunya, MS harus mengakui tidak pernah ada pelecehan seksual di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada 2015 lalu.

Sejauh ini, korban yakni MS masih mempercayakan kepolisian untuk mengusut kasus tersebut. Diketahui, MS melaporkan lima pegawai KPI Pusat terkait dugaan perundungan dan pelecehan seksual ke Polres Metro Jakarta Pusat.

Beragam reaksi bermunculan terkait kasus pelecehan seksual. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengagendakan pemeriksaan terhadap Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu (15/9) pekan depan.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut pemanggilan dua instansi tersebut dilakukan guna menggali keterangan terkait dugaan pelecehan seksual dan perundungan yang dialami pegawai KPI, MS.

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meminta kepolisian tidak menerima laporan balik dari para terduga pelaku perundungan dan pelecehan seksual di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pengacara publik LBH Jakarta, Aprillia Lisa, mengatakan, polisi harus mengutamakan perlindungan dan pemulihan bagi korban, MS, dan segera melakukan penyelidikan.

“LBH mendesak Polri untuk tidak menindaklanjuti laporan dari para terduga pelaku sebagaimana ketentuan Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban,” kata Aprillia dalam keterangannya, Kamis (9/9/2021).

Total
5
Shares
Related Posts