Ketua Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama menerima kunjungan kerja DPRD Provinsi Jawa Barat untuk studi komparatif terkait kegiatan badan musyawarah.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, di Denpasar, Senin (30/7), mengatakan kedatangan rombongan anggota badan musyawarah (Banmus), khususnya untuk mengetahui Perubahan PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan APBD 2019.
“Saya berharap pertukaran informasi ini untuk dijadikan acuan dalam penyusunan rancangan perubahan APBD 2019. Kami amati dalam penyusunan perubahan APBD 2019 sudah direncanakan secara baik di Bali. Swedangkan di Jawa Barat belum dilaksanakan,” kata Purwadewi.
Ia mengatakan pihaknya melalui pertemuan di Bali akan mendapatkan pengetahuan dan jalan keluar dalam penyusunan anggaran perubahan mendatang di Jawa Barat.
Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama mengapresiasi dan menyambut baik kedatangan Badan Musyawarah DPRD Jabar. Pihaknya juga akan menjelaskan dan memberi informasi terkait tata cara penyusunan perubahan anggaran.
“Saya mengapresiasi kepada anggota dewan dari Jabar. Karena dengan pertemuan ini akan dapat saling bertukar pengalaman dalam penyusunan APBD,” ujarnya.
Ia mengatakan di Bali banyak kegiatan adat dan agama, namun semua anggota dewan tak pernah mengabaikan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat.
“Begitu juga dalam kegiatan rapat-rapat dan sidang paripurna semua anggota akan hadir. Kecuali memang ada halangan yang tak terjadwal,” ujar politikus PDIP Tabanan itu pula.
Adi Wiryatama lebih lanjut mengatakan anggota DPRD dalam setiap perencanaan atau tugas kantor akan diselesaikan secara maksimal, sebelum mereka melakukan kunjungan kerja ke daerah.
Ia mengatakan jadwal Banmus DPRD Bali dapat berubah sesuai dengan kebutuhan, karena juga di Bali banyak kegiatan adat dan upacara. Hubungan antara legislatif dan eksekutif Provinsi Bali berjalan dengan baik dan akur.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Bali Ketut Karyasa Adnyana mengatakan dalam setiap pelaporan dilakukan secara kritis, apalagi tahun 2018 adalah tahun politik, sehingga laporan reses anggota dewan juga dilaporkan pada pertanggungjawaban APBD.
“Hasil reses ke daerah-daerah yang dilakukan melalui pertemuan kelompok atau banjar, nantinya kebutuhan dari masyarakat akan dimasukkan ke dalam APBD,” ujarnya.
Ia mengatakan pihaknya juga memberikan rekomendasi terkait pembangunan infrastruktur secara umum, sehingga diharapkan dalam penyusunan APBD akan semuanya bisa terpenuhi anggarannya.
“Hasil reses anggota dewan juga dilaporkan dalam APBD, sehingga nantinya diharapkan dalam usulan bisa terpenuhi pendanaannya, termasuk juga hasil reses tersebut disampaikan melalui media massa,” katanya pula. gesuri.id
