Breaking News
Trending Tags
Beranda » POLITIK » Perusakan Bendera dan Politik ‘Terzalimi’ ala SBY

Perusakan Bendera dan Politik ‘Terzalimi’ ala SBY

  • account_circle hasanah editor
  • calendar_month Rabu, 19 Des 2018
  • visibility 457
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kembali tampil di hadapan publik sebagai korban atau pihak yang terzalimi pada akhir pekan lalu. Dalam kesempatan tersebut, sosok yang akrab disapa SBY itu mengeluhkan aksi vandalisme berupa perusakan baliho Demokrat dan perobekan atribut partainya di Pekanbaru, Riau.

SBY menganggap aksi vandalisme itu sangat menyayat hati karena dialami oleh pihak yang tidak menjadi rival calon presiden petahana Joko Widodo di Pilpres 2019.

“Menyayat hati, ini ulah pihak-pihak tertentu atau saudara-saudara kami, masyarakat Riau sudah berubah?” kata SBY dalam sebuah video yang diambil Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari, Sabtu (15/12).

Insiden vandalisme terhadap atribut Partai Demokrat di Pekanbaru, bukan panggung pertama SBY tampil sebagai pihak yang terzalimi atau korban. Gaya politik itu telah ia lakoni sejak bertarung dengan capres petahana di Pemilu 2004, Megawati Soekarnoputri.

Panggung pertama terjadi setelah suami Megawati mendiang Taufik Kiemas mempertanyakan sikap SBY yang seperti seorang anak kecil ketika tidak pernah lagi diajak rapat kabinet.

Menurut Taufik, SBY yang kala itu menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) seharusnya bertanya ke Megawati terkait alasan tidak lagi mengajaknya rapat setelah mengungkapkan keinginan maju sebagai capres di Pemilu 2004.

Taufik pun mengungkapkan keheranannya dengan sikap SBY karena memilih berbicara di media massa kala itu.

“Mestinya dia (SBY) datang ke Ibu Presiden, tanya, kok enggak diajak (rapat kabinet). Bukannya ngomong di koran, seperti anak kecil. Masa jenderal bintang empat takut ngomong ke presiden,” ucap Taufik kala itu.

Kala itu, SBY tidak melakukan perlawanan atas pernyataan Taufik tersebut. Namun, eksploitasi media terhadap posisi terzalimi yang dialami SBY saat itu sukses mengantarkan menantu Sarwo Edhie keluar sebagai pemenang di Pilpres 2004 dengan mengalahkan Megawati.

Gaya politik terzalimi itu pun masih kerap ditampilkan SBY di sejumlah kesempatan saat ia menjabat sebagai Presiden sejak 2004 hingga 2014.

Bahkan, SBY juga memainkan politik terzalimi ketika mengusung anaknya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017 silam bersama Sylviana Murni.

Kala itu SBY menyebut Antasari Azhar telah melakukan manuver politik di detik-detik terakhir jelang pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta 2017.

SBY dan Megawati Soekarnoputri tak pernah harmonis sejak Pilpres 2004.

SBY dan Megawati Soekarnoputri tak pernah harmonis sejak Pilpres 2004.

SBY mengatakan tindakan Antasari bukan hanya menyudutkan dirinya tapi juga merusak citra anaknya, AHY, yang tengah berjuang untuk menjadi pemimpin di DKI Jakarta.

“Nasib Agus Harimurti Yudhoyono nampaknya sama pada saat saya mengikuti Pemilu Presiden 2004,” ujar SBY saat menggelar konferensi pers di Jakarta, 14 Februari 2017.

Kembali ke aksi perusakan atribut Demokrat di Pekanbaru. Itu bukanlah momen pertama SBY tampil terzalimi menjelang Pemilu 2019.

Pada September 2018 silam, SBY muncul di hadapan publik sebagai korban fitnah atas laporan Asia Sentinel yang menyebut dirinya seolah-olah menerima aliran dana dari kasus korupsi Bank Century.

Jokowi juga Pernah Melodramatik

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Toto Sugiarto mengatakan gaya politik SBY dan Demokrat dengan menampilkan diri sebagai pihak terzalimi merupakan upaya untuk menarik perhatian dan simpati publik.

Menurutnya, langkah SBY dan Demokrat mengkapitalisasi aksi vandalisme yang dialami di Pekanbaru telah berhasil membuat partai politik berlambang mercy tersebut menjadi pusat pemberitaan.

“Kekecewaan itu bisa dikapitalisir menjadi keuntungan politik, di mana Demokrat dan SBY jadi pusat pemberitaan,” kata Toto saat berbincang dengan , Selasa (18/12).

Menurutnya gaya politik terzalimi ini akan berhasil di tengah masyarakat yang berkarakter melodramatik seperti Indonesia. Dia menilai, langkah SBY mengkapitalisasi insiden vandalisme di Pekanbaru juga tepat karena hal tersebut berkaitan dengan atribut partai politik.

“Kasus di Pekanbaru ini saya kira cukup kuat untuk jadi tema politik karena ini slogan simbol partai yang kemudian dirusak,” ucap Toto.

Toto mengatakan gaya politik terzalimi seperti ini tidak hanya dilakukan oleh SBY dan Demokrat. Menurutnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Joko Widodo juga pernah mengkapitalisasi isu dan menjadi diri sebagai pihak terzalimi.

Salah satu isu yang dikapitalisasi Jokowi untuk menjadikan dirinya sebagai pihak terzalimi, kata Toto, ialah terkait tuduhan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

“PDIP pernah juga memainkan sebagai partai terzalimi. Jokowi juga bisa kapitalisasi dia dituduh PKI, itu upaya kapitalisasi diri bahwa dia dituduh PKI seolah dia mengadu kepada rakyat,” tuturnya.

Perusakan Bendera dan Kembalinya Politik 'Terzalimi' ala SBYJokowi dinilai pernah juga melakukan gaya politik sebagai korban atau terzalimi.

Perusakan Bendera dan Kembalinya Politik ‘Terzalimi’ ala SBYJokowi dinilai pernah juga melakukan gaya politik sebagai korban atau terzalimi.

Terpisah pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Idil Akbar juga mengamini tampilnya SBY setelah atribut Demokrat dirusak di Pekanbaru merupakan upaya untuk menarik simpati pemilih jelang Pemilu 2019.

Menurutnya, SBY berharap dapat mempengaruhi dan menarik perhatian publik lewat insiden perusakan atribut Demokrat di Pekanbaru itu.

“Saya kira harapan Demokrat dan SBY akan lebih banyak perhatian ke Demokrat sebagai partai dizalimi kekuasaan sehinggga masyarakat taruh simpati,” ucap dia. CNNIndonesia.

 

  • Penulis: hasanah editor

Rekomendasi Untuk Anda

  • BIJB Kertajadi Jadi Bandara Pemberangkatan Umroh, DPRD Jabar Menyambut Baik

    BIJB Kertajadi Jadi Bandara Pemberangkatan Umroh, DPRD Jabar Menyambut Baik

    • calendar_month Selasa, 12 Jul 2022
    • account_circle Bobby Suryo
    • visibility 68
    • 0Komentar

    Hasanah.id – Menurut rencana, BIJB Kertajati di Majalengka akan memberangkatkan 5 flight rombongan umroh untuk setiap minggunya. Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady senang dengan rencana ini karena selama ini bandara Kertajati terkesan sepi dan aktifitasnya baru memberangkatkan pesawat kargo 4 kali seminggu. “Ini peluang, karena lama antrian untuk beribadah haji saat ini […]

  • Pestapora 2025 Tetap Digelar 5-7 September, Jam Mulai Dimajukan ke Pagi Hari

    Pestapora 2025 Tetap Digelar 5-7 September, Jam Mulai Dimajukan ke Pagi Hari

    • calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
    • account_circle Bobby Suryo
    • visibility 47
    • 0Komentar

    Hasanah.id – Festival musik tahunan Pestapora 2025 dipastikan tetap berlangsung pada 5 hingga 7 September di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Meski demikian, panitia mengumumkan perubahan signifikan pada jadwal waktu pelaksanaan, yakni dimulai lebih pagi dari biasanya. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan Festival Director Kiki Ucup pada Selasa malam (2/9), ia memastikan bahwa penyelenggaraan Pestapora […]

  • Tangkapan foto diskusi mengenai sejarah perjuangan perempuan pada Rabu, (6/3/2024) di Kampus UPI Bumi Siliwangi, Kota Bandung.

    Istilah Skena dan The Nuruls Merupakan Bentuk Seksisme yang Melanggengkan Kekerasan pada Perempuan

    • calendar_month Rabu, 6 Mar 2024
    • account_circle Hasanah 012
    • visibility 42
    • 0Komentar

    HASANAH.ID – BANDUNG. Stigma terhadap perempuan semakin negatif terutama kepada aktivis feminis. Women Studies Center UIN Bandung, Puspa mengatakan bahwa bercandaan ‘skena’ termasuk labeling terhadap pejuang hak-hak perempuan pada Rabu, (6/3/2024) di Kampus UPI Bumi Siliwangi, Kota Bandung. Puspa menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi tantangan dan hambatan perempuan yang sering menyuarakan keadilan kepada masyarakat. Candaan-candaan […]

  • Kunjungi Kemendagri dan BRIN, Pansus III DPRD Jabar Konsultasi terkait Tata Kelola Pengembangan IPTEK Jabar

    Kunjungi Kemendagri dan BRIN, Pansus III DPRD Jabar Konsultasi terkait Tata Kelola Pengembangan IPTEK Jabar

    • calendar_month Rabu, 15 Mei 2024
    • account_circle Bobby Suryo
    • visibility 77
    • 0Komentar

    Hasanah.id – Panitia Khusus III DPRD Provinsi Jawa Barat mengunjungi Kementrian Dalam Negeri dan Badan Riset dan Inovasi Nasional Atau BRIN di Jakarta. Kunjungan ini dalam rangka konsultasi terkait Rancangan Peraturan Daerah Tata Kelola Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jawa Barat yang sedang digodok Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat. Ketua Pansus […]

  • Tangkapan foto Bank Indonesia. (Sumber: PCPM BI)

    BI Tanggapi Kasus Nenek di Roti O, Ingatkan Kewajiban Terima Rupiah Tunai

    • calendar_month Selasa, 23 Des 2025
    • account_circle Hasanah 014
    • visibility 82
    • 0Komentar

    Hasanah.id – Bank Indonesia (BI) menanggapi peristiwa viral seorang lansia yang tidak dilayani saat membeli Roti O di halte Transjakarta Monas, Jakarta, lantaran pembayaran hanya diterima melalui QRIS. Kasus tersebut menuai perhatian publik setelah kasir di gerai tersebut menolak transaksi tunai dari pelanggan lanjut usia karena tidak memiliki aplikasi pembayaran digital. Kepala Departemen Komunikasi Bank […]

  • DPRD Jawa Barat Serukan Pemda Intensifkan Sosialisasi Pajak Kendaraan untuk Hindari Kontroversi

    DPRD Jawa Barat Serukan Pemda Intensifkan Sosialisasi Pajak Kendaraan untuk Hindari Kontroversi

    • calendar_month Kamis, 19 Des 2024
    • account_circle Bobby Suryo
    • visibility 50
    • 0Komentar

    Hasanah.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, meminta 27 pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat upaya sosialisasi terkait Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda ini akan menjadi dasar bagi pemberlakuan opsi pajak pada 5 Januari 2025, yang perlu dipahami oleh masyarakat agar tidak menimbulkan perdebatan. […]

expand_less
Skip to toolbar