HASANAH.ID – SUMEDANG. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., M.M menggelar sosialisasi Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pusat Distribusi Provinsi di In Coffee, Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Sabtu 11 Maret 2023.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Sumedang fraksi PDI Perjuangan Yanti Nurhayati, S.T, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumedang Ahmad Kusnadi, Ketua dan Pengurus PAC PDI Perjuangan Kecamatan Pamulihan Perwakilan pemerintahan Desa serta para tokoh dan masyarakat di Kecamatan Pamulihan.
Dalam sambutannya, Ineu Purwadewi mengapresiasi masyarakat Desa Citali khususnya yang mana pihaknya bisa kembali bersilaturahmi bertatap muka kembali pasca pandemi Covid-19.
“Alhamdulillah hari ini kita bersama bisa bertemu dan bersilaturahmi kembali dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah setelah dua tahun lebih tidak bisa tatap muka, dan kini bisa kembali bertemu,” kata Ineu Purwadewi saat membuka kegiatan, Sabtu 11 Maret 2023.
Menurut Ineu, kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah yang akan disampaikan adalah Perda nomor 1 tahun 2020 tentang Pusat Distribusi Provinsi Jawa Barat, dimana Perda tersebut harus disampaikan kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan pusat distribusi.
“Kali Ini DPRD telah menentukan Perda Pusat Distribusi Provinsi Jawa Barat latarbelakangnya adalah dimana pemerintah harus memiliki perhatian terhadap kebutuhan masyarakat terkait dengan kestabilan harga dan stok pangan di daerah-daerah,” ujar Ineu Purwadewi.
Ia menambahkan, pentingnya manajemen dan tata kelola distribusi yang baik dalam upaya mengendalikan stabilitas harga distribusi secara regional.
“Kenapa ketika panen atau stok banyak tetapi harga menjadi ngedrod atau turun? karena tidak ada manajemen distribusi yang baik, sehingga perlu ada pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan provinsi, kenapa harus provinsi? karena provinsi nanti yang akan mengatur bagaimana kondisi dan tingkat kebutuhan kabupaten/kota secara merata. Misalnya di kota Depok atau kota Bekasi yang tidak memiliki persawahan karena industri, nanti kalau dengan adanya pusat distribusi regional akan menjadi kewajiban dan bertanggung jawab wilayah yang memiliki persawahan untuk mendistribusikan ke kabupaten/kota yang tidak memiliki persawahan,” jelas Politisi PDI Perjuangan asal Dapil XI Jabar, Kabupaten Sumedang Majalengka dan Subang ini.
Ineu melanjutkan, pentingnya pusat distribusi adalah untuk menjaga stabilitas dan harga barang, hal tersebut menjadi tujuan pemerintah.
“Karena harus diakui bersama jika kita masih belum tersedia manajemen distribusi. Oleh karenanya tujuan adanya pusat distribusi provinsi ini antara lain pertama, meningkatkan perekonomian regional, serta memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat, kedua meningkatkan peluang berusaha, kemudian ketiga melalui pusat distribusi provinsi juga harus terpenuhinya sarana dan prasarana perdagangan yang bisa mengatur strategi perdagangan,” imbuhnya.
Disinggung partisipasi masyarakat terhadap pusat distribusi provinsi, Ineu berharap pemerintah harus membuka akses dan peran serta masyarakat.
“Komunikasi harus terbangun dari pemerintah, sehingga nanti pemerintah bisa membuka pasar dan akses kepada masyarakat melalui lembaga BUMD terkait dengan pendistribusian,” pungkasnya.(uwo-)***
