YLKI juga menyoroti adanya potensi fraud dalam pengelolaan JKN.
“Masalah pengawasan dan manajemen perlu menjadi prioritas. Pengawasan ketat dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran akan sangat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat,” tambahnya.
Indah mengingatkan bahwa prinsip gotong royong dalam BPJS seharusnya melibatkan kontribusi nyata dari pemerintah, baik melalui alokasi anggaran yang lebih besar maupun efisiensi manajemen BPJS Kesehatan. Menurutnya, kenaikan iuran semestinya menjadi langkah terakhir, setelah seluruh opsi lain diupayakan dengan maksimal.
“Konsumen yang juga pembayar pajak jangan terus dijadikan sasaran empuk untuk menutupi masalah manajemen. Kebijakan ini mencerminkan pola pikir instansi publik yang masih mengandalkan masyarakat untuk menanggung beban tanpa evaluasi menyeluruh,” kritik Indah.
YLKI berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mampu menghadirkan solusi yang lebih pro-rakyat.
