Mendikbud Sebut Sistem Zonasi Solusi Masalah Pendidikan

Cuma saya memang agak menyesal karena banyak sekali daerah yang kemarin rakor dengan dinas provinsi itu ternyata masih banyak daerah yang surat keputusan bupati ataupun gubernurnya belum ditandatangani, Padahal mestinya dalam waktu 6 bulan perkiraan saya di Januari atau Februari atau paling lambat Maret sudah bisa final peraturan itu sehingga bisa disosialisasi ke masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang komplain.

Jadi siapa yang harus dievaluasi dalam hal keterlambatan ini?

Saya tidak bisa menyalahkan ke banyak hal, tetapi menurut saya sebaiknya hal yang semacam itu yang harus diperbaiki ke depan. Sebab saya sudah mengingatkan. Karena kita sudah sosialisasi sejak lama dan pertemuan sudah berkali-kali dengan dinas.

Bahkan di beberapa kesempatan saya sendiri yang memimpin rapat. Saya sendiri yang mendatangi. Termasuk pemanfaatan data yang ada di Dukcapil Kemendagri. Saya undang Dirjen Dukcapil ke kantor dan berdiskusi dengan staf kami dan saya pimpin sendiri dan kita sepakat mendukung kebijakan zonasi dengan menggunakan data Dukcapil di masing-masing daerah. Selain itu juga sudah ada surat edaran bersama antara Mendikbud dan Mendagri tentang pentingnya zonasi ini.